Makalah Peran Pemerintah Menghadapi ASEAN Economic Community (MEA)

Ini tugas semester lalu, jadi di post aja. Semoga bermanfaat.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

ASEAN Economic Community atau Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah hasil kesepakatan antara kepala negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu pasar tunggal di kawasan ekonomi ASEAN agar negara-negara ASEAN mampu bersaing menghadapi negara-negara lain seperti Cina atau negara lainnya dalam hal perdagangan.

Namun dengan adanya ASEAN Economic Community tersebut menimbulkan berbagai dampak bagi negara, pemerintah, masyarakat, pemuda, bahkan para akademisi. Di Indonesia sendiri kesiapan pemerintah dan masyarakat masih sering dipertanyakan mengingat Indonesia masih dalam tahap negara berkembang.

Tujuan dibentuknya ASEAN Economic Community sendiri adalah untuk mempermudah memperjualbelikan barang atau jasa di seluruh Asia Tenggara sehingga menimbulkan persaingan yang ketat antar negara.

Untuk itu menyelidiki dan mengetahui factor yang terpengaruh oleh adanya ASEAN Economic Community oleh pemerintah sangat penting guna mempersiapkan masyarakat menghadapi kebijakan ekonomi dengan adanya pasar tunggal Asean tersebut.

BAB II

PEMBAHASAN

2. 1 Pengertian ASEAN Economic Community

ASEAN Economic Community atau Masyarakat Ekonomi Asean adalah hasil kerja sama negara-negara ASEAN (Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Vietnam, Thailand, Laos, Myanmar dan Kamboja) untuk mempermudah memperjualbelikan barang atau jasa lintas negara dengan membentu pasar tunggal yang mengintegrasikan ekonomi regional Asia Tenggara.

Karakteristik utama dalam pasar tunggal ASEAN Economic Community berbasis produksi, kawasan ekonomi yang sangat kompetitif, kawasan pengembangan ekonomi yang merata atau seimbang, dan kawasan yang terintegrasi sepenuhnya menjadi ekonomi global. Sebagai pasar tunggal kawasan terpadu Asean dengan luas sekitar 4,47 juta km persegi yang didiami oleh lebih dari 600 juta jiwa dari 10 negara anggota ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan memacu daya saing ekonomi kawasan ASEAN yang diindikasikan melalui terjadinya arus bebas.

Pada KTT di Kuala Lumpur pada Desember 1997 para pemimpin ASEAN memutuskan untuk mengubah ASEAN menjadi kawasan yang stabil, makmur, dan sangat kompetitif dengan perkembangan ekonomi yang adil, dan mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi.

2. 2 Peran Pemerintah Indonesia Dalam Mempersiapkan ASEAN Economic Community

2.2.1 Sektor Tenaga Kerja

Sejumlah pimpinan asosiasi profesi mengaku cukup optimistis bahwa tenaga kerja ahli di Indonesia cukup mampu bersaing. Ketua Persatuan Advokat Indonesia, Otto Hasibuan, misalnya mengatakan bahwa tren penggunaan pengacara asing di Indonesia malah semakin menurun. Oke jabatan dibuka, sektor diperluas, tetapi syarat diperketat. Jadi buka tidak asal buka, bebas tidak asal bebas.Dita Indah Sari

"Pengacara-pengacara kita, apalagi yang muda-muda, sudah cukup unggul. Selama ini kendala kita kan cuma bahasa. Tetapi sekarang banyak anggota-anggota kita yang sekolah di luar negeri," katanya.

Di sektor akuntansi, Ketua Institut Akuntan Publik Indonesia, Tarko Sunaryo, mengakui ada kekhawatiran karena banyak pekerja muda yang belum menyadari adanya kompetisi yang semakin ketat.

"Selain kemampuan Bahasa Inggris yang kurang, kesiapan mereka juga sangat tergantung pada mental. Banyak yang belum siap kalau mereka bersaing dengan akuntan luar negeri."

Indonesia mengantisipasi arus tenaga kerja asing?

Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dita Indah Sari, menyatakan tidak ingin "kecolongan" dan mengaku telah menyiapkan strategi dalam menghadapi pasar bebas tenaga kerja. "Oke jabatan dibuka, sektor diperluas, tetapi syarat diperketat. Jadi buka tidak asal buka, bebas tidak asal bebas," katanya.

"Kita tidak mau tenaga kerja lokal yang sebetulnya berkualitas dan mampu, tetapi karena ada tenaga kerja asing jadi tergeser. Sejumlah syarat yang ditentukan antara lain kewajiban berbahasa Indonesia dan sertifikasi lembaga profesi terkait di dalam negeri. Permintaan tenaga kerja jelang MEA akan semakin tinggi, kata ILO.

2.2.2 Sektor Pertanian

Hadapi MEA, Petani Minta Subsidi Langsung

Berlakunya era pasar bebas asean (MEA) membuat para petani di Indonesia ketar-ketir. Mereka merasa belum siap bersaing untuk mengahadapi era pasar bebas yang rencananya akan mulai diterapkan pada akhir tahun 2015 mendatang.

Salah satunya menghadapi persaingan produk pertanian dari petani asal Thailand dan Vietnam. WinarnoTohir, Ketua Umum Kelompok Kontan Tani Nelayan Andalan ( KTNA) Nasional mengatakan bahwa sampai saat ini dari sisi harga, produk pertanian Indonesia, khususnya beras kalah saing dengan Thailand dan Vietnam.

“Beras Thailand saja misalnya, mereka keluar bias Rp 5.500 per kilogram atau liter, kita di dalam negeri masih Rp 6.600, beda jauh,” kata Winarno Tohir kepada KONTAN Kamis (11/12).

Winarno mengatakan, perbedaan arga yang jauh antara beras Thailand dan Indonesia tersebut dipicu oleh perbedaan perlakuan pemerintah antara Indonesia da Thailand. Di Thailand, pemerintah cukup memberikan perhatian ke petanimereka dengan memberikan sbsidi langsung ke petani yang per hektarnya mencapai Rp 2,6 juta.

Winarno mengatakan, perlakuan terebut beda dengan yang diberikan oleh pemerintah terhadap petani di Indonesia. “Makanya supaya bias mengejar, kami ingin pemerintah bias kumpulkan subsidi di pupuk, bunga bank, benih menjadi satu dan kemudian memberikan subsidi langsung ke petani,” kata Winarno

Winarno mengatakan, menurut perhitungannya, untuk bias memberikan subsidi langsng ke petani memang memerlukan anggara cukup besar. Untuk menyamai subsidi Thailand saja, diperlukan anggaran lebih dari Rp 200 Triliunan.

Besar anggaran tersebut dihitung berdasakan besaran subsidi per hektar lahan di Thailand yang mencapai Rp 2,6 juta dikalikan luasan lahan pertanian Indnesia yang saat inimencapai 13,6 juta hektar. Meskipun besar, agar petani Indonesia bisa bersaing dengan Thailand, subsidi tersebut harus dikalikan.

2.2.3 Sektor Bisnis atau Pengusaha

Saat MEA, pengusaha RI punya pasar 625 juta orang

                                                                            

 Pembentukan Masyarakat ASEAN sudah semakin dekat. Indonesia harus mampu memanfaatkan integrasi negara-negara anggota ASEAN yang akan dimulai pada 31 Desember 2015. Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) misalnya, yang merupakan salah satu pilar Masyarakat ASEAN, bukanlah hal yang perlu dikhawatirkan. 
 Hal itu dinyatakan oleh Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN, I Gusti Agung Wesaka Puja, dalam acara Media Briefing, bertema membahas Kesiapan Indonesia Menghadapi Masyarakat ASEAN 2015, yang dielar di Gedung Nusantara, Kementrian Luar Negeri RI, Jakarta, Selasa(16/14). 
 Menurut Dirjen Kerja Sama ASEAN, MEA dapat dimanfaatkan untuk memperluas pasar Indonesia di kawasan Asia Tenggara. “Pasar Indonesia mencapai 250 juta orang, tetapi pasar ASEAN itu mencapai 625 juta orang. Jadi, kita punya kesempatan untuk memasuki pasar lain yang lebih luas, sebesar 275 juta,” ujar I Gusti.

Pada kesempatan itu, I Gusti menggarisbawahi harapan Presiden Joko Widodo dalam menyambut pembentukan Masyarakat ASEAN, terutama Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Indonesia diharapkan dapat terlebih dulu ‘menyerbu’ pasar-pasar di negara-negara ASEAN lain. Dengan begitu, kestabilan ekonomi dalam negeri bias tetap terjaga. Selain itu, Indonesia juga perlu menjadi bagian penting dari rantai produksi regional maupun global.

Dirjen Kerja Sama ASEAN juga menyampaikan pandangan Presiden Joko Widodo saat menghadiri KTT ke-24 ASEAN di Myanmar bulan November lalu mengenai tiga hal utama agar dapat mewujudkan MEA. Pertama, mempercepat pembangunan infrastruktur dan konektivitas di negara ASEAN, antar negara ASEAN, dan dengan negara mitra. Percepatan pembangunan infrastruktur ini dilakukan sesuai koridor Masterplan on ASEAN Connectivity (MPAC).

Langkah kedua, adalah melakukan kerjasama investasi, industry, dan manufaktur, yang lebih erat di antara negara-negara anggota ASEAN. Lalu yang ketiga, adalah meningkatkan perdagangan intra negara ASEAN yang saat ini masih rendah, baru mencapai 24,2 persen. “Indonesia berharap dalam lima tahun ke depan nilai perdagangan  intra ASEAN setidaknya bias mencapai 35 sampai 40 persen.

“Untuk memastikan keberlanjutan pembangunan Masyarakat ASEAN, ASEAN sedang menyusun Visi Masyarakat ASEAN Pasca 2015. Dalam hal ini, Presiden RI juga menyampaikan dua aspirational goals sebagai elemen dari visi dimaksud, yaitu menggandakan PDB ASEAN dari USD 2,2 triliun menjadi USD 4,4 triliun dan memangkas separuh persentase kemiskinan di kawasan ASEAN dari 18,6% menjadi 9,3% pada tahun 2030,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Plt. Asisten Deputi Regional dan Sub Regional, Kementrian Koordinator Perekonomian, Rizal Edwin menjelaskan, hingga saat ini Indonesia sudah melakukan berbagai hal penting dalam rangka mempersiapkan dirimenyambut pembentukan MEA.

Terbukti, hingga Agustus 2014, capaian cetak biru MEA Indonesia di tingkat nasional telah mencapai 85,5 persen. Sementara scorecard rata-rata ASEAN dalam pencapaian MEA adalah 82,1%.

Menurut Rizal, Indonesia sudah meratifikasi 115 perjanjian, dari 138 perjanjian ekonomi ASEAN yang meliputi bidang perdagangan barang dan jasa serta investasi. Kini, Indonesia dalam proses meratifikasi 23 perjanjian terkait perdagangan jasa. Tak hanya itu, Indonesia juga sudah menggalakkan 43 proyek infrastruktur dan logistic melalui program MP3EI, serta system logistic nasional. Ini termasuk pembangunan rel kereta api di 5 pulau besar, serta system transportasi massal di 6 kota terbesar di Indonesia. “Pemerintah juga mendorong Maritime Connectivity melalui pembangunan tol laut dari kawasan barat hingga timur, dan meningkatkan kapasitas pelabuhan di seluruh pulau,” kata Rizal.

 Upaya kordinasi di seluruh lini pun telah dilakukan sebagai persiapan Indonesia menangkap peluang MEA. Simak saja, Presiden RI dan Menko Perekonomian telah secara rutin melakukan pertemuan koordinasi dengan para gubernur seluruh Indonesia untuk memantapkan kesiapan Indonesia menghadapi MEA. Lalu, kantor Menko Perekonomian sudah menyusun Road Map Daya Saing Nasional. Bank Indonesia sudah meluncrkan program keuangan inklusif untuk meningkatkan akses UKM terhadap permodalan perbankan.

2.2.4 Standardisasi Profesi Tenaga Kerja

Standar Profesi Tenaga Kesehatan

Era globalisasi mengharuskan tenaga kesehatan berbenah diri. Peluang dan tantangan yang menghadang harus diterobos (breakthrough) dengan peningkatan mutu dan profesionalisme tenaga kesehatan Indonesia yang hanya dapat dicapai bila tenaga kesehatan Indonesia dalam melakukan pelayanannya sesuai dengan Standar Profesinya.

Standar Profesi sebagai acuan oleh tenaga kesehatan merupakan persyaratan yang mutlak harus dimiliki. Mengukur kemampuan tenaga kesehatan dapat diketahui dari standar profesi yang harus dipatuhi terlebih lagi apabila dalam penyusunan standar profesi tersebut disusun setelah mengadakan bedah buku dengan profesi yang sama dari negara lain yang berstandar internasional.

Profesi Kesehatan di Indonesia diharuskan memiliki standar profesi sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah no 32 tahun 1996 pasal21 dan 22 menyatakan bahwa setiap tenaga kesehatan dalam melaksanakan profesinya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi ditetapkan oleh Menteri.

Puspronakes LN (Pusat Pemberdayaan Profesi dan Tenaka Keshatan Luar Negeri) sesuai dengan salah satu dari Tupoksinya yaitu Pemberdayaan Profesi telah memfasilitasi 10 Organisasi Profesi untuk menyusun standar profesi mulai dari 2002 - 2006 dan telah ditetapkan oleh menteri Kesehatan.

Ke 10 standar Profesi tersebut adalah:

1. Profesi Bidan
2. Sanitarian
3. Ahli Laboratorium Kesehatan
4. Rekam Medis
5. Keperawatan
6. Tekniker Gigi
7. Gizi
8. Radiologi
9. Elektro medik
10. Fisioteraspis

Pada tahun 2007 proses penyusunan standar profesi untuk Profesi Tenaga kesehatan Teknik Wicara , Ahli Madya Farmasi, Okupasi Terapi dan Refraksionist Optisien, Perawat dan Perawat Anaesthesi.

Pada tahun 2008 penyusunan standar Profesi akan difasilitasi oleh Puspropnakes untuk profesi kesehatan Teknik Tranfusi, Teknik Instalasi Medik, Ahli Kesehatan Masyarakat dan Kimia Klinik Indonesia.

Dengan ditetapkannya standar profesi oleh Menteri Kesehatan, maka uji kompetensi untuk setiap jenis tenaga kesehatan dapat dilaksanakan sehingga kualitas tenaga kesehatan sama baik di seluruh Indonesia.

2.2.5 Mata Uang

Mata uang bersama ASEAN belum akan terwujud

Penetapan Mata Uang bersama (single common currency) belum akan terwujud dalam waktu dekat. Padahal, dalam rumusan awal cetak biru pengembangan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, penyatuan mata uang negara-negara ASEAN menjadi mata uang tunggal sebenarnya jadi salah satu tujuan.

ASEAN percaya, penerapan mata uang tunggal bakal meningkatkan efisiensi perdagangan dengan berkurangnya biaya transaksi. Mata uang tunggal juga dapat mendongkrak transparansi harga sehingga ada peningkatan aktivitas perekonomian di negara-negara ASEAN.

Makanya, rumusan awal proyek MEA sebetulnya bernama ASEAN Economic and Currency Community (AECC) atau Masyarakat Ekonomi dan Mata Uang ASEAN. Tetapi, dalam perkembangannya ASEAN menyadari penyatuan mata uang tunggal jadi program butuh waktu lebih lama. Alhasil, rencana penyatuan mata uang tunggal jadi program jangka panjang dan dipisahkan dari rencana MEA.

Apalagi, setelah melihat krisis ekonomi yang terjadi di negara Zona Euro, ASEAN makin tak yakin dengan rencana pembentukan mata uang bersama. Le Luong Minh, Sekretaris Jenderal ASEAN menyatakan, setelah melihat pengalaman Eoro, tak layak rasanya meneruskan scenario mata uang tunggal ASEAN. Meski Common Currency mendorong penyatuan ekonomi dan juga sebaliknya, ASEAN menilai MEA tidak harus berujung pada penyatuan mata uang

Menurut A. Tony Prasetiantono, Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gajah Mada (UGM), penyatuan mata uang memang memiliki manfaat berupa peningkatan efisiensi perekonomian negara anggotanya. Efisiensi muncul dari berkurangnya biaya transaksi perdagangan antar negara anggota, melalui hilangnya ongkos transaksi mata uang sekaligus resiko nilai tukar mata uang yang biasanya mengikuti transaksi perdagangan.

2.2.6 Peran Pemerintah Daerah

 

Tantangan dan hambatan bangsa Indonesia ke depan semakin kompleks dan multidimensional. Tahun 2015, bangsa Indonesia akan memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Dengan berlakunya MEA, masyarakat di lingkungan ASEAN bisa melakukan transaksi perdagangan baik barang dan jasa secara bebas. Situasi ini akan menuntut bangsa Indonesia untuk memiliki daya saing yang kuat. Demikian disampaikan Bupati Madiun MUHTAROM pada Workshop “Peran Standardisasi dan Pelayanan Publik Memasuki ASEAN Economic Community (Masyarakat Ekonomi ASEAN)” di kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun, (20/10/2014). Workshop diselenggarakan oleh Pemkab Madiun bekerjasama dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN). 

Oleh sebab itu, lanjut Muhtarom, bangsa Indonesia khususnya masyarakat Jawa Timur dan lebih khusus lagi masyarakat kabupaten Madiun, perlu melakukan langkah-langkah persiapan mengantisipasi kondisi yang akan dihadapi tersebut. Kabupaten Madiun diharapkan dapat memanfaatkan momentum itu dengan positif, serta jangan sampai menjadi sasaran pasar produk dan jasa dari negara anggota ASEAN, mengingat potensi Madiun cukup besar dan mampu bersaing dengan negara-negara anggota ASEAN.

Luas wilayah kabupaten Madiun 1.010,86 KM persegi, dengan dominasi wilayah hutan seluas lebih kurang 40.511 Ha. Kabupaten Madiun sendiri terbagi menjadi 15 kecamatan, 198 desa dan 8 kelurahan. Dengan jumlah penduduk 797.942 jiwa pada tahun 2013, visi Kabupaten Madiun “Kabupaten Madiun Lebih Sejahtera Tahun 2018”.

Menurut Muhtarom, kabupaten ini adalah daerah lumbung padi Jawa Timur bagian barat. Hal ini ditunjukkan dengan potensi terbesar pada sektor pertanian khususnya tanaman padi dengan luas areal panen 76.180 ha dan produksi padi tahun 2013 sebesar 526.820 ton/per tahun surplus produksi padi sebesar 228.420 ton/tahun setara beras.

Potensi lain, seperti: porang, kedelai, palawija, kopi, cengkih, kakao, durian, rambutan dan produk olahan hasil hutan seperti kerajinan kayu jati dan sebagainya. Makanan khas dan merupakan salah satu produk UMKM adalah Brem dan Sambel Pecel. Masih ada lagi, kabupaten ini memiliki potensi produk batik yang berciri khas Madiun, industri keramik yang berorientasi ekspor, industri tepung tapioka, geothermal (panas bumi), pabrik sepatu (orientasi ekspor) serta industri sigaret dari Sampoerna. 

Kepala BSN Bambang Prasetya yang menjadi pembicara kunci dalam workshop tersebut mengatakan, dalam konteks peningkatan daya saing produk seperti untuk produk unggulan daerah kabupaten Madiun, maka standar memainkan peranan penting. Standar, diketahui, telah dipergunakan secara luas oleh seluruh negara dalam upaya meningkatkan daya saing produk dalam negeri, meningkatkan kualitas pelayanan jasa, dan memiliki value bila diterapkan oleh seluruh stakeholder terkait.

Adapun bagi  pemerintah, standardisasi berperan dalam meningkatkan mutu, efisiensi produksi, memperlancar transaksi perdagangan, serta mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan transparan. Indonesia, kata Bambang, telah memiliki 9.817 SNI (Standar Nasional Indonesia) yang dapat diacu untuk mendukung pengembangan proses, sistem, produk atau jasa guna memenuhi persyaratan pasar atau masyarakat.

Saat ini, BSN terus merintis kerjasama dengan berbagai pihak termasuk Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk menjalin kerjasama dalam pembinaan dan penerapan SNI guna peningkatan daya saing produk nasional dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Bambang mengatakan, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang baru saja disahkan beberapa waktu lalu mengamanatkan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pembinaan terhadap pelaku usaha dan masyarakat dalam penerapan SNI.

Wujud nyata dalam perjanjian kerjasama tersebut salah satunya adalah dilaksanakannya insentif berupa bimbingan penerapan standar sistem manajemen mutu berbasis SNI ISO 9001:2008 di organisasi pelayanan publik yang berada di bawah naungan pemerintah daerah seperti Badan Pelayanan dan Perijinan Terpadu serta Rumah Sakit Umum Daerah. Selain itu, bimbingan ini juga diberikan kepada UKM untuk penerapan standar sistem manajemen mutu, keamanan pangan maupun penerapan SNI untuk produk unggulan daerah. 

Muhtarom dalam kesempatan tersebut sangat mengapresiasi bantuan dan dukungan BSN kepada Pemkab Madiun sehingga terselenggara workshop dan bimbingan teknis SNI ISO 9001:2008 bagi aparatur Pemkab dan UKM. Harapan ke depan adalah, akan terpelihara kerjasama BSN dan Pemkab Madiun di dalam melakukan pembinaan terhadap satker dan UKM di Madiun sehingga tercipta mutu pelayanan sehingga mampu bersaing di pasar global.

2.2.7 Peran Pemerintah Daerah Dalam Undang-Undang SPK

Workshop “Peran Standardisasi dan Pelayanan Publik Memasuki ASEAN Economic Community (Masyarakat Ekonomi ASEAN), menghadirkan pembicara Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi – BSN SUPRAPTO. Suprapto menyajikan presentasi berjudul “Peran Pemerintah Daerah Dalam Undang-Undang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (UU SPK)”.

Suprapto mengatakan, bangsa Indonesia harus memiliki daya saing untuk mengambil manfaat dari perkembangan globalisasi. Oleh karenanya, standardisasi dan penilaian kesesuaian menjadi alat untuk meningkatkan mutu, efisiensi produksi, memperlancar transaksi perdagangan, mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan transparan. Standardisasi dan penilaian kesesuaian juga diperlukan dalam berbagai sektor kehidupan,  perdagangan, industri, pertanian, IPTEK, serta lingkungan hidup.

Oleh sebab itu, keterlibatan semua pihak termasuk Pemerintah Daerah diperlukan untuk mendorong pengembangan dan penerapan standar.  Berikut ini pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 yang terkait peran Pemerintah Daerah dalam Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Dalam rangka meningkatkan mutu Barang dan/atau Jasa unggulan daerah, Pemerintah Daerah dapat mengajukan rencana perumusan SNI kepada BSN (Pasal 10, ayat 5).

SNI dapat diterapkan secara sukarela oleh Pelaku Usaha, kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah (Pasal 21).

Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Peraturan Menteri atau Peraturan Kepala Lembaga Pemerintah Non kementerian tentang pemberlakuan SNI secara wajib (Pasal 24).

Pemerintah Daerah wajib memiliki sertifikat SNI yang diberlakukan secara wajib (Pasal 25).

Pemerintah Daerah dapat melakukan pembinaan dan pengembangan LPK dengan memperhatikan kebutuhan pasar dan masyarakat (Pasal 54).

Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Pasal 56).

Pemerintah Daerah berkoordinasi untuk melakukan pengawasan terhadap Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personal yang memiliki sertifikat dan/atau menggunakan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian (Pasal 58).

Sistem informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan sistem informasi kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan Pemerintah Daerah (Pasal 59).

2.3 Peran Kemitraan Triple Helix dalam Mempersiapkan Pasar ASEAN

Triple Helix adalah sinergi dan penyatuan tiga kalangan yang terdiri dari kalangan akademik, bisnis atau pengusaha dan pemerintah. Triple Helix memiliki tiga konsep dasar yaitu :

1.  Perguruan tinggi /lemba ga litbang memiliki peran untuk menghasilkan inovasi-inovasi teknologi. Pada suatu masyarakat berbasis pengetahuan di negara-negara berkembang, posisi kalangan akademik ini adalah sederajat dengan entitas industri dan pemerintah;  
2. Ketiga kalangan tersebut -- akademik, bisnis, pemerintah -- memiliki motivasi untuk meningkatkan dinamika dan daya kesinambungan ekonomi. Hal ini memperkuat munculnya suatu kondisi di mana berbagai proses kemunculan kebijakan inovasi semakin sering merupakan hasil interaksi antar elemen masyarakat dan bukan lahir sebagai sekedar usulan pemerintah saja;  
3. Negara-negara berkembang saat ini tengah mengalami kendala dalam mendorong agar masing-masing kelompok akademik, bisnis, dan pemerintah untuk mengambil peran secara lebih aktif, sedemikian rupa hingga ketiganya mampu memperluas potensi daya inovasi diri sendiri.

Dengan demikian, kita dapat memandang bahwa konsep "Triple Helix" adalah formulasi fungsional yang dapat dipergunakan oleh negara-negara berkembang berhaluan demokratik, dalam menciptakan akses kepartisipasian lebih luas bagi masyarakat luas agar bisa menciptakan pelbagai transformasi yang mereka bersama inginkan. Meningkatkan fungsi demokrasi bagi dinamika ekonomi ini, segala sesuatunya bermula dari penguatan relasi akademik atau lembaga riset, bisnis, dan pemerintah.

2.4 Pengaruh adanya ASEAN Economic Community (Masyarakat Ekonomi ASEAN) terhadap Hubungan Perekonomian Indonesia terhadap Negara Tetangga

Hubungan Perekonomian Indonesia dengan Singapura

Indonesia berbatasan dengan wilayah negara lain di ASEAN yaitu Malaysia dan Singapura. Dengan adanya ASEAN Economic Community (Masyarakat Ekonomi ASEAN) diyakinkan akan menguntungkan bagi Indonesia, juga bagi Malaysia dan Singapura. Singapura adalah pusat keuangan terdepan keempat di dunia dan sebuah kota dunia cosmopolitan yang memainkan peran penting dalam perdagangan dan keuangan Internasional. Pelabuhan Singapura adalah satu dari lima pelabuhan tersibuk duna.

Singapura memiliki sejarah Imigrasi yang panjang. Penduduknya yang beragam memiliki jumlah lima juta jiwa terdiri dari Cina, Melayu, India, berbagai keturunan Asia, dan Kaukasoid. 42% penduduk Singapura adalah orang asing yang bekerja dan menuntut ilmu di sana. Pekerja asing membentuk 50% dari sector jasa. Negara ini adalah yang terpadat kedua setelah Monako. A.T Kearney menyebut Singapura sebagai negara terglobalisasi di dunia dalam indeks Globalisasi tahun 2006.

Economist Inteligence Unit dalam Indeks Kualitas Hidup menempatkan Singapura di peringkat teratas kualitas hidup terbaik di Asia dan ke sebelas di dunia. Singapura memiliki cadangan devisa terbesar kesembilan di dunia.

Dengan demikian akan sangat menguntungkan bagi Indonesia jika menjalin hubungan baik dengan Singapura mengingat transaksi ekonomi akan lebih mudah dengan adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN dan mengingat Singapura adalah negara konsumen maju dan penduduknya dari berbagai kalangan dan berbagai kebutuhan ekonomi.

Hubungan Perekonomian Indonesia dengan Malaysia

Seperti halnya Indonesia dan Singapura, hubungan kedua negara akan sangat menguntungkan bagi masing-masing. Masing-masing negara akan memiliki pasar di negara lain dengan transaksi ekonomi yang lebih mudah.

Bahkan dalam satu kesempatan, Deputi Perdana Menteri Malaysia Tun Sri Muhyiddin Yassin menyampaikan Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Najib Tun Razak telah membuat komitmen bersama terkait tenaga kerja untuk menyikapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Malaysia dinilai masih membutuhkan tenaga kerja asal Indonesia.

Pembahasan yang sempat dibangun antara dua kepala negara tersebut pun akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat. Malaysia, kata dia, telah memiliki one stop center untuk mengatur berbagai keperluan. Dengan adanya one stop center ini, Yassin yakin birokrasi untuk tenaga kerja Indonesia (TKI) yang mengadu nasib di negeri Jiran akan lebih mudah dari pada beberapa waktu lalu. Malaysia, kata dia, telah melakukan pembicaraan dengan kementerian yang mengatur tentang tenaga kerja di Indonesia.

"Dari sudut Malaysia kita memang telah lanjutkan jalinan antara kementerian yang berkenaan sudah ada perbincangan karena kami masih memerlukan sokongan dari Indonesia dari segi tenaga kerja termasuk pembantu rumah dan sebagainya," tukas Yassin.

Karena kebutuhan itu, lanjut Yassin, pembahasan terkait kerja sama perlu dirampungkan segera. Birokrasi yang dianggap memperlambat kerja sama pun perlu dipangkas. Yassin berterima kasih atas bantuan tenaga kerja dari Indonesia. Bantuan ini, kata dia, telah membantu proses pembangunan di Negeri Jiran ini.

"Terimakasi kepada Indonesia karena bantu kami. Kalau tidak ada tenaga itu mungkin proses pembangunan Malaysia akan terencat (terhenti). Kata orang terbantu dengan jumlah yang bisa kita capai bersama," pungkas dia.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. Secara keseluruhan Indonesia merasa optimis dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Sehingga pemerintah berusaha memajukan semua sector yang mendukung perekonomian Indonesia agar mampu bersaing dengan  sesama negara ASEAN. Antara lain dengan memperhatikan tenaga kerja, petani, pengusaha, serta mendorong perekonomian daerah.

2. Triple helix adalah sinergi antara kalangan akademik, kalangan bisnis atau pengusaha dan pemerintah. Triple helix bertujuan mendorong ketiga kalangan tersebut untuk dapat bekerja secara bersama-sama membangun perekonomian Indonesia agar siap menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN.

3. Dengan adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN, diyakini akan menguntungkan Indonesia terkait hubungannya dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Karena Indonesia akan memiliki pasar yang lebih luas dan transaksi ekonomi yang dipermudah.